Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA - Okezone. Pencapaian satu tahun pemerintahan SBY-Boediono amat minim. Karena itu, demi perbaikan kinerja pemerintah, ada baiknya Presiden me-reshuffle KIB-II.
"Di bidang ekonomi, pemerintah belum memperlihatkan niat memulihkan dan memaksimalkan produktivitas semua potensi ekonomi di dalam negeri. Produktivitas masyarakat terhambat oleh tingginya biaya produksi. Akibatnya, pasar dalam negeri dijejali produk impor," papar anggota DPR Bambang Soesatyo dalam pesan singkat kepada okezone, Minggu (17/10/2010).
Menurut Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini, kebijakan otoritas moneter dan fiskal yang begitu lembek menyebabkan {hot money} yang kini tengah menggelembung di pasar modal itu tidak menjanjikan keuntungan maksimal bagi ekonomi nasional.
Di bidang hukum, setahun pemerintahan ini nyaris meraih nilai jeblok. Indonesia, menurut IMF, masih diselimuti ketidakpastian hukum. Korupsi makin merajalela. Banyak oknum dari sejumlah institusi negara justru menjadi aktor utama mafia hukum.
"SBY-Boediono tidak maksimal mencegah upaya pelemahan KPK. Hukum tidak berfungsi maksimal menangani kasus-kasus besar seperti Century dan BLBI," terang mantan anggota Pansus Century itu.
Akhirnya, kata Bambang, hukum terkesan diskriminatif karena hanya bisa 'galak' menyikapi kasus kecil, tapi 'lembek' menghadapi kasus besar. Bahkan terjadi obral remisi yang juga dinikmati para koruptor.
Sementara itu, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri pun masih jauh dari efektif. Konflik antarwarga atau massa, bentrok antarkampung, serta perlawanan warga terhadap penegak hukum makin marak belakangan ini dan terjadi di mana-mana. "Kita berharap ke depan pemerintahan SBY-Boediono tidak 'memble' dan mampu melahirkan kebijakan pro-rakyat," jelas Bambang.
Dalam arti, kata dia, bukan sekadar memberi harga energi murah, tetapi kebijakan yang bisa memotivasi peningkatan produktivitas potensi ekonomi masyarakat. Untuk itu, Bambang melihat reshuffle kabinet menjadi opsi yang sulit dihindari. Sebab, kalau tetap mempertahankan formasi KIB II saat ini, dipastikan tak akan mengalami perbaikan signifikan.
"Di bidang ekonomi, pemerintah belum memperlihatkan niat memulihkan dan memaksimalkan produktivitas semua potensi ekonomi di dalam negeri. Produktivitas masyarakat terhambat oleh tingginya biaya produksi. Akibatnya, pasar dalam negeri dijejali produk impor," papar anggota DPR Bambang Soesatyo dalam pesan singkat kepada okezone, Minggu (17/10/2010).
Menurut Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini, kebijakan otoritas moneter dan fiskal yang begitu lembek menyebabkan {hot money} yang kini tengah menggelembung di pasar modal itu tidak menjanjikan keuntungan maksimal bagi ekonomi nasional.
Di bidang hukum, setahun pemerintahan ini nyaris meraih nilai jeblok. Indonesia, menurut IMF, masih diselimuti ketidakpastian hukum. Korupsi makin merajalela. Banyak oknum dari sejumlah institusi negara justru menjadi aktor utama mafia hukum.
"SBY-Boediono tidak maksimal mencegah upaya pelemahan KPK. Hukum tidak berfungsi maksimal menangani kasus-kasus besar seperti Century dan BLBI," terang mantan anggota Pansus Century itu.
Akhirnya, kata Bambang, hukum terkesan diskriminatif karena hanya bisa 'galak' menyikapi kasus kecil, tapi 'lembek' menghadapi kasus besar. Bahkan terjadi obral remisi yang juga dinikmati para koruptor.
Sementara itu, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri pun masih jauh dari efektif. Konflik antarwarga atau massa, bentrok antarkampung, serta perlawanan warga terhadap penegak hukum makin marak belakangan ini dan terjadi di mana-mana. "Kita berharap ke depan pemerintahan SBY-Boediono tidak 'memble' dan mampu melahirkan kebijakan pro-rakyat," jelas Bambang.
Dalam arti, kata dia, bukan sekadar memberi harga energi murah, tetapi kebijakan yang bisa memotivasi peningkatan produktivitas potensi ekonomi masyarakat. Untuk itu, Bambang melihat reshuffle kabinet menjadi opsi yang sulit dihindari. Sebab, kalau tetap mempertahankan formasi KIB II saat ini, dipastikan tak akan mengalami perbaikan signifikan.
